Oleh Didik S dan Junaedi
Kuningan - Tabloid Rajawali
Porsi alokasi anggaran DBHCHT ( Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ) Kab Kuningan tahun anggaran2024 sebesar 8,1 M , diantaranya dialokasikan ke Dinas kesehatan Kuningan , nilainya 2 Milyar .
Anggaran tersebut tidak dialokasikan untuk belanja modal dan kegiatan seperti tahun sebelumnya, tetapi langsung dibayarkan untuk premi JKN ( Jaminan Kesehatan Nasional ) BPJS ( Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ) untuk warga yang memiliki kartu kepesertaan PBI ( Peserta Berbayar Iuran).
Dalam juknis permenkeu no 07 /pmk 07 / 2020 tentang penggunaan DBHCHT diantaranya untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku tembakau, pembinaan industri berbahan tembakau , pembinaan lingkungan sosial , sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.
Adapun untuk bidang kesehatan ada beberapa belanja modal dan belanja kegiatan yang bisa didanai oleh DBHCHT diantarnya, kegiatan pelayanan kesehatan promotif, preventif , kuratif dan rehabilitatif. Penyediaan/peningkatan sapras paskes yang bekerja sama dengan BPJS . pelatihan nakes dan tenaga adm pada paskes yang bekerja sama dengan BPJS. Pembayaran iuran JKN penduduk yang didaftarkan oleh pemda ( PBI ) dan pembayaran tindakan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin atau kurang mampu
Menelisik realisasi belanja anggaran DBHCHT yang dilakukan di Dinkes Kuningan sebesar 2 Milyar , saat ditemui di kantor nya Kadinkes Kuningan dr. Susi Lusiyanti menurut staff nya beberapa hari ini tidak ada di tempat .
Kemudian konfirmasi dilakukan ke SekdinKes Kuningan Tedi Noviandi . Tetapi yang bersangkutan tidak mau memberikan jawaban mengenai realisai belanja dan penggunaan DBHCHT , Tedy menyarankan agar hal ini ditanyakan ke Bagian Jamkesda Hendi.
Saat ditemui , Hendi hanya menjelaskan bahwa alokasi DBHCHT, sesuai perintah atasan dia mengalokasikannya untuk membayar premi PBI BPJS.
Sayangnya Hendi tidak merinci jumlah peserta PBI yang dibiayai oleh anggaran DBHCHT tersebut , Hendi hanya menjelaskan besaran premi yang dibayarkan sebesar 35 ribu / peserta PBI.
Apabila dihitungkan, besaran premi per PBI Rp 35.000 x 12 bulan = Rp 420.000 maka untuk anggaran 2 M, bisa membiayai kepesertaan PBI penduduk Kuningan yang tidak mampu sekitar 4.700 orang. Benarkah????
(Junaedi )
Tidak ada komentar: